Peraturan Tentang Crowdfunding di Indonesia

Peraturan Tentang Crowdfunding di Indonesia

Terdapat pemberlakuan beberapa peraturan yang harus dijalani oleh pelaku bisnis crowdfunding di Indonesia. Peraturan ini dikeluarkan langsung Otoritas Jasa Keuangan, yang dapat dikatakan sebagai peraturan yang terbilang cukup baru. Jika anda masih perlu mengetahui peraturan yang dimaksud, berikut ini ada beberapa peraturan bagi pelaku bisnis penyedia dana tersebut.

 

Inilah Beberapa Peraturan Crowdfunding di Indonesia

1. Penyedia dana berhak atas setengah dari keuntungan

Peraturan satu ini memberikan sebuah hak kepada para penyedia dana di dalam bisnis tersebut, dengan mendapatkan sebagian dari keuntungan serta pertambahan nilai itu sendiri. Dengan kata lain peraturan mengenai hak yang telah diberlakukan tersebut, dapat memberikan kesejahteraan bagi penyedia dana.

Crowdfunding Indonesia dengan peraturan tersebut, akan sama-sama memberikan manfaat dan keuntungannya sendiri bagi penyedia modal maupun bagi startup. Di sisi lain keuntungan dari naiknya nilai bisnis yang dapat dinikmati oleh penyedia dana, dan di sisi lain juga startup mendapatkan pinjaman tanpa bunga.

 

2. Status kepemilikan bersama

Peraturan status kepemilikan bersama ini memiliki arti bahwa anggota yang menjadi penyedia dana, mempunyai hak yang sama dengan pemilik bisnis. Hal ini bisa terjadi karena alasan bahwa bisnis tersebut tidak akan berjalan tanpa hadirnya penyedia dana sebagai investor pinjaman modal bagi pengusaha lain.

Jika bisnis penyediaan dana tersebut bisa berjalan dengan baik, maka equity crowdfunding yang menjadi tujuan utama pun dapat tercapai tanpa suatu permasalahan. Dengan hal tersebut, investor yang memberikan dana untuk pinjaman modal juga berhak atas kenaikan dan pembagian keuntungan yang didapatkan di masa mendatang.

 

3. Ahli dalam bidang IT

Tidak hanya tentang uang atau modal yang akan dipinjamkan, sebuah bisnis yang bernama crowdfunding ini juga memerlukan seorang ahli IT di dalam pengelolaanya. Karena selain pemasaran atau pengenalan bisnis dapat dilakukan secara on the spot, bisa juga memanfaatkan berbagai macam platform di media digital.

 

4. Memiliki saham minimal

Nilai minimal saham tersebut sebesar 2,5 Milliar, dan sebuah bisnis penyediaan dana baru dapat berjalan jika sudah memiliki nilai saham lebih dari batasan tersebut. Pemberlakuan minimal saham yang harus dimiliki tersebut, agar equity crowdfunding dapat berjalan dengan baik.

Sebuah bisnis penyediaan modal usaha tentu membutuhkan sebuah dana dari para penyedia dengan jumlah yang cukup banyak. Di Indonesia sendiri, bisnis penyediaan dana tersebut harus memiliki saham dengan minimal nilai yang sudah ditentukan oleh pihak berwenang tersebut.

Itulah peraturan yang wajib ditaati oleh sebuah bisnis penyediaan dana di Indonesia. Terdapat salah satu crowdfunding Indonesia yang bernama Amartha, yang memiliki dana cukup besar untuk membantu para pengusaha mikro khususnya. Anda bisa membuktikannya sendiri dengan mengunjungi situs resmi amartha.com milik Amarta tersebut.

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *